Sejarah organisasi Pengembang HIMPERRA dimulai dari organisasi Pemgembang APERSI dengan adanya “dualisme kepemimpinan atau kepengurusan organisasi di tingkat pusat . Pengurus DPD APERSI di seluruh Tanah Air Indonesia termasuk DPD Khusus Batam berfikir dan melihat secara objektif dampak negatif akibat terjadinya dualisme Kepemimpinan / Kepengurusan di Tingkat DPP APERSI yang terpecah menjadi 2 (dua) kubu.
Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan MUNAS V APERSI yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2017 di Hotel Kempinsky, Jakarta harus dijadikan sebagai forum legalitas formal untuk mempersatukan visi, misi dan pemikiran kita untuk memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan keinginan kita bersama untuk kembali BERADA DALAM SATU ATAP KEPENGURUSAN DPP APERSI. Namun usaha tersebut belum berhasil, sehingga untuk mempersatukan kepentingan anggota yang sudah tak terurus dan terpecah maka didirikan suatu organisasi Pengembang yang baru yaitu HIMPPERRA.
Berdirinya HIMPERRA bermula dari acara diskusi tanggal 25 Mei 2018 di Jakarta yang membahas tentang tingginya jumlah backlog rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dari diskusi yang diikuti oleh 45 pengembang nasional pelopor pembangunan perumahan rakyat dari 21 provinsi di Indonesia tersebut tercetuslah pemikiran membuat format untuk menyukseskan program pembangunan rumah rakyat ke depan melalui organisasi pengembang yang profesional.
HIMPERRA dideklarasikan tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Jl Patimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian para pendiri yang diwakili oleh Aviv Mustaghfirin, pada tanggal 22 September 2018 melengkapi organisasi tersebut dengan melantik para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 32 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai Ketua Umum adalah Endang Kawidjaja, Sekretaris Jendral Ari Tri Priyono, dan Bendahara Umum Ester Yvone Jonker. Acara pelantikan dilaksanakan di Bali Room Hotel Kempinski Jakarta, dan dihadiri sejumlah pejabat antara lain Wijayanto Samirin, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang Ekonomi dan Keuangan, Dadang Rukmana,
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPERA, Setyo Maharso, mewakili Kadin bidang properti, dan lain-lain.
